DAFTAR WAJIB PERS

JUDUL: TATA CARA DAFTAR WAJIB PERS

PENGARANG: Abdul R. Saliman

Kelas 2EB05
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Ratna Sari (25210672)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016

ABSTRAK:  Banyak faktor yang mempengaruhi iklim dunia usaha. Secara umum ahli hukum ekonomi membaginya dalam dua bentuk yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Pada dasarnya unsur-unsur modal, teknologi, manajemen dan skill sebagai faktor internal yang merupakan motor bagi pengembangan suatu perusahaan di samping faktorfaktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang juga dapat mendorong pengembangan perusahaan, termasud korporasi antara lain iklim berusaha, situasi kondusif dalam berusaha dan fasilitas yang dapat diperoleh. Kedua faktor tersebut dapat bersinergi dalam rangka mencapai suatu pengmbangan pelaku ekonomi yang bersangkutan, sehingga mencapai titik puncak tertentu

MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 1982

A.PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam dunia usaha adalah menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal tersebut guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Apabila dunia usaha berjalan secara sehat dan investasi di Indonesia meningkat maka secara umum kondisi perekonomian Indonesia akan meningka. Dengan meningkatkan dan kondusifnya kondisi perekonomian maka masyarakat akan berada dalam kondisi yang lebih baik (sejahtera). Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian dunia. Menciptakan iklim usaha yang sehat dalam perekonomian nasional merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum

Berkembangnya jumlah, bentuk dan jenis badan usaha tentunya harus diatur secara baik dalam daftar perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesamaan nama, memudahkan dalam pencarian data, membantu apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum perdata maupun hukum administrasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

B. PERMASALAHAN

            Makalah ini membahas prosedur atau tata cara wajib daftar perusahaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1982.

C.PEMBAHASAN

Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan

pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut.di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib. Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan di muka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (“the goeder trouw”). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya.

Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat. Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keteranganketerangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang

Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat seeara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

1)      Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

2)      Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Cara dan tempat serta waktu pendaftaran:

(1)   Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

(2)   Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu:

1. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
2. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
3. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3)   Waktu pendaftaran dilakukan 3 (tiga) bulan setelah perusahaan selesai menjalankan usahanya.

Hal-hal yang wajib didaftarkan berbeda-beda tergantung pada jenis badan usahanya, yaitu:

1. 1.      Perseroan Terbatas

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. nama perseroan; 2. merek perusahaan;
2. 1. tanggal pendirian perseroan; 2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
5. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap;
4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir; .
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
8. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
9. tanda tangan;
10. tanggal rnulai menduduki jabatan;
11. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris; ‘
12. 1. modal dasar; 2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham; 3. besarnya modal yang ditempatkan; 4. besarnya modal yang disetor;
13. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negaram Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8,
10. jumlah saham yang dimiliki,
11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Catatan:

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

1. 2.      Koperasi

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. nama koperasi; , 2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. merek perusahaan.
2. tanggal pendirian;
3. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
4. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; berkenaan dengan setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa: 1. nama lengkap dan setiap alias- aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. tanda tangan; 6. tanggal mulai menduduki jabatan;
5. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
6. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; 2. tanggal pengajuaan permintaan pendaftaran.
7. Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 3.      Persekutuan Komanditer

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
2. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan ; 2. merek perusahaan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; 2. Alamat  setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
5.  jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlal sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip;
6. berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip; 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia; 6. tempat dan tanggal lahir; 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia; 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran; 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;
7.  lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
8. besar modal dan atau.nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip;
9. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; 2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
10. tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dirriaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

1. besarnya modal komanditer;
2. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 4.      Persekutuan Firma

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. tanggal pendirian persekutuan; 2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
2. l. nama persekutuan atau nama perusahaan; 2. merek perusahaan apabila ada;
3. 1. kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat kedudukan persekutuan; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
5. berkenaan dengan setiap sekutu: 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesta; 6. tempat dan tanggal lahir; 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan, diluar wilayah Negara Republik lndonesia; 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran; 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8.
6. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
7. jumlah modal (tetap) persekutuan,
8. 1. tanggal dimulaiya kegiatan persekutuan; 2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
9. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwewenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftar wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 5.      Perusahaan Perorangan

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

1. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. namor dan tanggal tanda bukti diri,
2. 1. alamat tempat tinggal yang tetap, 2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha; 2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
4. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; 2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan. dengan huruf d angka l;
5. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
6. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; 2. izin-izin usaha. yang dimiliki;
7. 1. alamat kedudukan perusahaa; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada,
8. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada; i. l. tanggal dimulai kegiatan perusahaan; 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 6.      Bentuk Usaha Lain

Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud, dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. nama dan merek perusahaan;
2. tanggal pendirian perusahaan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. l. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
5. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
8. tanda tangan;
9. tanggal mulai menduduki jabatan;
10. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
11. 1. modal dasar; 2. besarnya modal yang ditempatkan; besarnya modal yang disetorkan;
12. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan; 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Catatan:

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

D.PENUTUP

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat seeara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum tertulis tentang wajib daftar perusahaan telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai tata cara, waktu dan tempat pendaftaran perusahaan; tujuan pendaftaran perusahaan; prosedur pendaftaran, penyelesaian perselisihan, penghapusan dan perubahan daftar perusahaan, dan ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan.

REFERNSI 

Peraturan Perundang-undangan:

• UUD 1945.
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata).
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
• UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
• UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
• UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• http://rangselbudi.wordpress.com/2011/08/22/tata-cara-wajib-daftar-perusahaan-menurut-uu-nomor-3-tahun-1982/

Buku

• Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Media Group, Cet. Ke-3, Jakarta, 2007.

HUKUM PERJANJIAN

MENGENAL HUKUM PERJANJIAN

Judul: mengenal hukum perjanjian

Pengarang: Ringga ari, suryadi

Sumber: http://manajemenringga.blogspot.com/2009/11/mengenal-hukum-perjanjian.html

Kelas 2EB05
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Ratna Sari (25210672)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016

Abstrak

Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuattersebut. Pengaturan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapatditemukan di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di atur secarakhusus dari pasal 1313 hingga sampai pasal 1351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dengan subjudul besar “bab II: perikatan

-perikatan yang di lahirkan dari kontrak atau

persetujuan”. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan ynag lebih luas cakupannya.

Pendahuluan

Menurut ketentuen pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, “

Perjanjianadalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

 satu orang atau lebih.”

Definisi ini jelas telah menunjukkan telah terjadi persetujuan ( persepakatan) antarapihak yang satu ( kreditor) dan pihak yang lain (debitor ). Dengan kata lain perjanjianmengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dengan perjanjian inilahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) atas satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensihukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selasu ada dua pihak yaitu: kreditor dan debitor

pembahasan

MENGENAL HUKUM PERJANJIAN

A. apakah sesungguhnya perjanjian? Apa pula beda dengan perikatan?

Pada prinsipnya perjanjian adalah suatu pristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Berangkat dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan.

Perjanjian sering disebut juga sebagai persetujuan, karena kedua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan Kontrak adalah perjanjian yang sifatnya tertulis.

B. Bagaimana syarat syah suatu perjanjian?

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat 4 syarat suatu perjanjian dinyatakan syah secara hokum,yaitu:

1.Adanya kesepakatan untuk mengingatkan diri.

Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan,tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.

2.Para pihak mampu membuaaaat suatu perjanjian.

Kata Mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibaawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3.Ada hal yang diperjajikan.

Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.

4.Dilakukan atas sebab yang halal.

Adalah bahwa perjanjian dilakikan dengan itikad baik bukan bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Pasal 1331(1) KUH Perdata: semua perjanjian yang syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ada 2 akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat diatas:

1.Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjiaan dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan didepan hakim.

2.Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan(kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

C. Kapan perjanjian mulai dinyatakan berlaku?

Pada prinsipnya, Hukum perjanjian menganut Asas Konsensualisme, artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak.

Misal: Pada saat terjadi musyawarah penanganan masalah, pelaku menyatakan bahwa bahwa ia akan mengembalikan dana tersebut bulan depan. Maka, sejak ia menyatakan kesediaannya, sejak itulah perikatan terjadi atau berlaku, bahkan bila pada saat itu tidak dilengkapi dengan adanya pernyataan tertulis.

D. Bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian(wan prestasi)?

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wan prestasi yaitu:

1.Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi.

2.Dilakukan pembatalan perjanjian.

3.Peralihan resiko.

4.Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim.

Mencari pengakuan akan kelalaian atau wan prestasi tidaklah mudah. Sehingga apabila yang bersangkutan menyangkal telah dilakukannya wan prestasi dapat dilakukan pembuktian didepan pengadilan. Sebelum kita melangkah pada proses pembuktian dipengadilan, terdapat langkah-langkah yang dapat kita tempuh yaitu dengan membuat surat peringatan atu teguran , yang biasa dikenal dengan istilah SOMASI.

Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian”:

1.Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran,

2.Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak, dari pada pemegang teguh arti kata-kata,

3.Jika janji berisi dua pengertian, maka harus di pilih pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan,

4.Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian,

5.Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan,

6.Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya

Kesimpulan

Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yangbelum di atur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut di batasi oleh tiga hal,yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.