DAFTAR WAJIB PERS

JUDUL: TATA CARA DAFTAR WAJIB PERS

PENGARANG: Abdul R. Saliman

Kelas 2EB05
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Ratna Sari (25210672)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016

ABSTRAK:  Banyak faktor yang mempengaruhi iklim dunia usaha. Secara umum ahli hukum ekonomi membaginya dalam dua bentuk yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Pada dasarnya unsur-unsur modal, teknologi, manajemen dan skill sebagai faktor internal yang merupakan motor bagi pengembangan suatu perusahaan di samping faktorfaktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang juga dapat mendorong pengembangan perusahaan, termasud korporasi antara lain iklim berusaha, situasi kondusif dalam berusaha dan fasilitas yang dapat diperoleh. Kedua faktor tersebut dapat bersinergi dalam rangka mencapai suatu pengmbangan pelaku ekonomi yang bersangkutan, sehingga mencapai titik puncak tertentu

MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 1982

A.PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam dunia usaha adalah menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal tersebut guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Apabila dunia usaha berjalan secara sehat dan investasi di Indonesia meningkat maka secara umum kondisi perekonomian Indonesia akan meningka. Dengan meningkatkan dan kondusifnya kondisi perekonomian maka masyarakat akan berada dalam kondisi yang lebih baik (sejahtera). Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian dunia. Menciptakan iklim usaha yang sehat dalam perekonomian nasional merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum

Berkembangnya jumlah, bentuk dan jenis badan usaha tentunya harus diatur secara baik dalam daftar perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesamaan nama, memudahkan dalam pencarian data, membantu apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum perdata maupun hukum administrasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

B. PERMASALAHAN

            Makalah ini membahas prosedur atau tata cara wajib daftar perusahaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1982.

C.PEMBAHASAN

Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan

pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut.di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib. Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan di muka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (“the goeder trouw”). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya.

Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat. Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keteranganketerangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang

Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat seeara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

1)      Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

2)      Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Cara dan tempat serta waktu pendaftaran:

(1)   Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

(2)   Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu:

1. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
2. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
3. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3)   Waktu pendaftaran dilakukan 3 (tiga) bulan setelah perusahaan selesai menjalankan usahanya.

Hal-hal yang wajib didaftarkan berbeda-beda tergantung pada jenis badan usahanya, yaitu:

1. 1.      Perseroan Terbatas

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. nama perseroan; 2. merek perusahaan;
2. 1. tanggal pendirian perseroan; 2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
5. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap;
4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir; .
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
8. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
9. tanda tangan;
10. tanggal rnulai menduduki jabatan;
11. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris; ‘
12. 1. modal dasar; 2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham; 3. besarnya modal yang ditempatkan; 4. besarnya modal yang disetor;
13. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negaram Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8,
10. jumlah saham yang dimiliki,
11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Catatan:

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

1. 2.      Koperasi

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. nama koperasi; , 2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. merek perusahaan.
2. tanggal pendirian;
3. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
4. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; berkenaan dengan setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa: 1. nama lengkap dan setiap alias- aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. tanda tangan; 6. tanggal mulai menduduki jabatan;
5. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
6. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; 2. tanggal pengajuaan permintaan pendaftaran.
7. Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 3.      Persekutuan Komanditer

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
2. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan ; 2. merek perusahaan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; 2. Alamat  setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
5.  jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlal sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip;
6. berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip; 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia; 6. tempat dan tanggal lahir; 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia; 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran; 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;
7.  lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
8. besar modal dan atau.nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip;
9. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; 2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
10. tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dirriaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

1. besarnya modal komanditer;
2. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 4.      Persekutuan Firma

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. 1. tanggal pendirian persekutuan; 2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
2. l. nama persekutuan atau nama perusahaan; 2. merek perusahaan apabila ada;
3. 1. kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. 1. alamat kedudukan persekutuan; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
5. berkenaan dengan setiap sekutu: 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 4. alamat tempat tinggal yang tetap; 5. alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesta; 6. tempat dan tanggal lahir; 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan, diluar wilayah Negara Republik lndonesia; 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran; 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8.
6. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
7. jumlah modal (tetap) persekutuan,
8. 1. tanggal dimulaiya kegiatan persekutuan; 2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan; 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
9. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwewenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftar wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 5.      Perusahaan Perorangan

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

1. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. namor dan tanggal tanda bukti diri,
2. 1. alamat tempat tinggal yang tetap, 2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha; 2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
4. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; 2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan. dengan huruf d angka l;
5. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
6. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; 2. izin-izin usaha. yang dimiliki;
7. 1. alamat kedudukan perusahaa; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada,
8. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada; i. l. tanggal dimulai kegiatan perusahaan; 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Catatan:

Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

1. 6.      Bentuk Usaha Lain

Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud, dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. nama dan merek perusahaan;
2. tanggal pendirian perusahaan;
3. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
4. l. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
5. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
8. tanda tangan;
9. tanggal mulai menduduki jabatan;
10. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
11. 1. modal dasar; 2. besarnya modal yang ditempatkan; besarnya modal yang disetorkan;
12. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan; 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Catatan:

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

D.PENUTUP

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat seeara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum tertulis tentang wajib daftar perusahaan telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai tata cara, waktu dan tempat pendaftaran perusahaan; tujuan pendaftaran perusahaan; prosedur pendaftaran, penyelesaian perselisihan, penghapusan dan perubahan daftar perusahaan, dan ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan.

REFERNSI 

Peraturan Perundang-undangan:

• UUD 1945.
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata).
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
• UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
• UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
• UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• http://rangselbudi.wordpress.com/2011/08/22/tata-cara-wajib-daftar-perusahaan-menurut-uu-nomor-3-tahun-1982/

Buku

• Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Media Group, Cet. Ke-3, Jakarta, 2007.

HUKUM PERJANJIAN

MENGENAL HUKUM PERJANJIAN

Judul: mengenal hukum perjanjian

Pengarang: Ringga ari, suryadi

Sumber: http://manajemenringga.blogspot.com/2009/11/mengenal-hukum-perjanjian.html

Kelas 2EB05
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Ratna Sari (25210672)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016

Abstrak

Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuattersebut. Pengaturan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapatditemukan di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di atur secarakhusus dari pasal 1313 hingga sampai pasal 1351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dengan subjudul besar “bab II: perikatan

-perikatan yang di lahirkan dari kontrak atau

persetujuan”. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan ynag lebih luas cakupannya.

Pendahuluan

Menurut ketentuen pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, “

Perjanjianadalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

 satu orang atau lebih.”

Definisi ini jelas telah menunjukkan telah terjadi persetujuan ( persepakatan) antarapihak yang satu ( kreditor) dan pihak yang lain (debitor ). Dengan kata lain perjanjianmengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dengan perjanjian inilahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) atas satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensihukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selasu ada dua pihak yaitu: kreditor dan debitor

pembahasan

MENGENAL HUKUM PERJANJIAN

A. apakah sesungguhnya perjanjian? Apa pula beda dengan perikatan?

Pada prinsipnya perjanjian adalah suatu pristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Berangkat dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan.

Perjanjian sering disebut juga sebagai persetujuan, karena kedua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan Kontrak adalah perjanjian yang sifatnya tertulis.

B. Bagaimana syarat syah suatu perjanjian?

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat 4 syarat suatu perjanjian dinyatakan syah secara hokum,yaitu:

1.Adanya kesepakatan untuk mengingatkan diri.

Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan,tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.

2.Para pihak mampu membuaaaat suatu perjanjian.

Kata Mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibaawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3.Ada hal yang diperjajikan.

Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.

4.Dilakukan atas sebab yang halal.

Adalah bahwa perjanjian dilakikan dengan itikad baik bukan bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Pasal 1331(1) KUH Perdata: semua perjanjian yang syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ada 2 akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat diatas:

1.Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjiaan dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan didepan hakim.

2.Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan(kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

C. Kapan perjanjian mulai dinyatakan berlaku?

Pada prinsipnya, Hukum perjanjian menganut Asas Konsensualisme, artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak.

Misal: Pada saat terjadi musyawarah penanganan masalah, pelaku menyatakan bahwa bahwa ia akan mengembalikan dana tersebut bulan depan. Maka, sejak ia menyatakan kesediaannya, sejak itulah perikatan terjadi atau berlaku, bahkan bila pada saat itu tidak dilengkapi dengan adanya pernyataan tertulis.

D. Bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian(wan prestasi)?

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wan prestasi yaitu:

1.Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi.

2.Dilakukan pembatalan perjanjian.

3.Peralihan resiko.

4.Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim.

Mencari pengakuan akan kelalaian atau wan prestasi tidaklah mudah. Sehingga apabila yang bersangkutan menyangkal telah dilakukannya wan prestasi dapat dilakukan pembuktian didepan pengadilan. Sebelum kita melangkah pada proses pembuktian dipengadilan, terdapat langkah-langkah yang dapat kita tempuh yaitu dengan membuat surat peringatan atu teguran , yang biasa dikenal dengan istilah SOMASI.

Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian”:

1.Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran,

2.Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak, dari pada pemegang teguh arti kata-kata,

3.Jika janji berisi dua pengertian, maka harus di pilih pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan,

4.Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian,

5.Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan,

6.Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya

Kesimpulan

Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yangbelum di atur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut di batasi oleh tiga hal,yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

SUBJEK HUKUM

 SUBJEK HUKUM

Kelas 2EB05
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Ratna Sari (25210672)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016)


JUDUL : PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA


NAMA PENGARANG : Sarah S Kuahaty


ABSTRAK

Dalam pembagian subjek hukum perdata terdiri atas manusia (natural person) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdta, hal ini dapat dibutikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang ataua jasa. Berdasrkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak daam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.

KEYWORD : pemerintah, subjek hukum



PENDAHULUAN

Hukum dalam klasifikasinya terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negara. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain atau subjek hukum lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Berdasarkan pengertiannya, maka subjek hukum perdata terdiri atas orang dan badan hukum. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, tentunya pemerintah harus mengikuti prosedur pengadaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Oleh karenanya agar prosedur pengadaan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, maka hubungan  hukum yang tercipta haruslah dibingkai dengan hukum yang dikenal dengan kontrak.

Secara sederhana kontrak dapat digambarkan sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yangmempunyai nilai komersial tertentu. Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, dalam sebuah kontrak para pihak yang mengikat diri adalah subjek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah hukum perdata.

PEMBAHASAN


- Subjek Hukum Perdata

Manusia adalah pendukung hakdan kewajiban. Lazimnya dalam hukum di kenal dengan istilah subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang disebut badan hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechsubject (Belanda) atau law of subject (inggris).

Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Didalam berbagai literatur dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak di lahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Selain naturalperson sebagai subjek hukum, maka subjek hukum lainnya adalah badan hukum rechtperson.

- Kedudukan Pemerintah

Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintah, yang menjadi objek hukum administrasi negara. Meskipun jabatan pemerintah ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan umum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat

Antara pejabat dengan pejabat memiliki hubungan yang erat namun diantara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diukur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dengan demikian kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah wakil dari jabatan pemerintahan.


- Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa

Dalam pengadaan barang atau jasa, pemerintah akanmembingkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. Dalam konteks demikian pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasanya, hal ini dikarenakan sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 BW.

Keterlibatan pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual ini berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya, karena karakteristik dari kontrak ini tidak murni lagi merupakan tindakan hukum privat tetapi juga sudah ada campuran hukum publik didalamnya. Keterlibatan pemerintah dalam kontrak ini menunjukan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan perdata, maka pemerintah merupakan badan hukum, karena menurut Apeldoorn negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah bada hukum.

KESIMPULAN

Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum.

REFERENSI
http://unpatti.ac.id/paperrpo/ppr_iteminfo_Ink.php?id=107

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

Kelas 2EB05
- Ratna Sari (25210672)
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016)


1. Judul : MEMBERDAYAKAN PERAN BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

2. Pengarang : Sufriadi

3. Abstrak
Naturally, in community will have been conflict at the time. Especially for the development of the life. Such as in money transaction (economy) that have to need vertical development. In Indonesia, the development of syariah economy is growing up in golden era, while the condition of Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) wich is one medium in legal action solving of non-litigation syaria economy is declining. Its ineffective working is shown at the starting of syaria economy till growing up. This paper discribes the development of syaria economy and its rationalization needs with Basyarnas as alternative in legal action solving effectively for syaria economy practioner. The one of solutions in revision of Basyarna Regulations.

Alami, dalam masyarakat akan menjadi konflik pada saat itu. Khusus untuk pengembangan hidup. Seperti dalam transaksi uang (ekonomi) yang harus membutuhkan pengembangan vertikal. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah yang tumbuh di era keemasan, sementara kondisi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang ikut satu media dalam tindakan hukum penyelesaian non-litigasi ekonomi syariah menurun. Kerja tidak efektif Its akan ditampilkan di bagian awal dari ekonomi syariah sampai tumbuh dewasa. Makalah ini discribes pengembangan ekonomi syariah dan rasionalisasi yang kebutuhan dengan Basyarnas sebagai alternatif dalam memecahkan tindakan hukum secara efektif untuk para praktisioner ekonomi syariah. Salah satu solusi dalam revisi Peraturan Basyarna.

4. Keyword : Basyarnas, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah

5. Pendahuluan
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sistem perekonomian syariah Indonesia berkembang sangat pesat. Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian syariah dan diikuti dengan munculnya banyak perusahaan bisnis yang memproklamirkan diri menggunakan sistem syariah, maka berbagai konsekuensi natural pasti akan mengekor di belakang. Karena apaun ceritanya, ekonomi syariah juga masuk dalam kategori dunia bisnis, dimana pelaku bisnis satu akan betul-betul dihadapkan dengan persaingan seketat-ketatnya dengan pebisnis lain untuk meraih keuntungan . Pelaku bisnis selalu dituntut memantau dan memberi pertimbangan lebih dalam menjaga kredibilitasnya di depan konsumen.

Menurut Suyud Margono menyatakan bahwa dengan maraknya kegiatan bisnis tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis lain, atau pelaku bisnis dengan konsumen. Para pelaku bisnis dan pakarnya harus mencari model penyelesaian sengketa yang yang efektif dan efisien dan memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan mudah, cepat, biaya murah, serta mampu menjaga reputasi pelaku bisnis.



6. Metodologi
metode literatur

7. Pembahasan

Realita Lembaga Peradilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian konflik individu lebih banyak diselesaikan melalui jalur pengadilan, para sengketa dituntut untuk benar-benar bertarung di dewan hakim, sehingga akan ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sistem peradilan saat ini tidak efektif dan tidak efisien yang memakan waktu puluhan tahun. akibatnya, kesan yang timbul dari lembaga peradilan tidak lagi sesuai dengan tujuan mulianya sebagai tempat pencari keadilan.

Saat ini, kita sudah tidak dapat memilah pengadilan mana yang lebih parah, karena fonomena seperti ini telah menyebar ke seluruh lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Asas-asas yang seharusnya dijalankan dengan efektif ternyata tercoreng dengan realita yang ada. Penyelesaian sengketa berjalan lambat, biaya perkara yang mahal, putusan pengadilan yang membingungkan, kemampuan para hakim bercorak generalis. akan terasa lebih miris lagi ketika persoalan mafia peradilan diungkapkan pula secara gamblang. Proses mencari keadilan di suatu lembaga peradilan memiliki masalah mulai dari proses awal, tengah, akhir hingga pasca berakhirnya proses pencarian keadilan itu.

Jalur luar peradilan yang selanjutnya disebut sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian suatu perkara tampak menjadi jawaban paling tepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Perbedaan karakter antara keduanya, menyebabkan hasil akhir yang dicapai pula bertolak belakang.Hasil akhir penyelesaian perkara antar masyarakat melalui jalur ini populer dengan win win solution. Metode penyelesaian perkara di luar pengadilan telah mengakomodir secara sempurna. Dalam bisnis islam atau ekonomi syariah terlepas dari rumusan fenomenal dengan menyatakan sengketa perekonomian syariah menjadi harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pengertian Arbitrase

Dalam pandangan islam, arbitrase biasanya disebut dengan tahkim (bahasa arab) yaitu mashdar dari kata kerja hakkama. Secara etimologis, kata itu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara terminologi, tahkim yaitu dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak.

Kata arbitrase berasal dari bahasa arbitrare (latin), arbitrage (belanda), arbitration (inggris), schiedspruch (jerman), arbitrage (perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh atbiter. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis hakim arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkannya kepada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru, karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Atas dasar inilah beberapa literatur istilah arbitrase popular dengan istilah:

-pengadilan swasta (karena keberadaannya adalah sendiri dan mandiri tanpa campur tangan institusi formal kenegaraan),

-pengadilan pengusaha (karena pihak yang bersengketa di dalamnya banyak yang berlatarbelakang pengusaha)

- perwasitan (dalam konteks arbiternya)

Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Jalur musyawarah adalah jalur terbaik dalam penyelesaian perkara karena keuntungan yang didapat kedua pihak yang bersengketa adalah penemuan solusi yang sama-sama disepakati. Hal ini sangat efektif meredam segala amarah yang ada dalam benak para pihak paska ditemukannya solusi.

Di Indonesia, terbentuknya Basyarnas memiliki landasan hukum yang kuat. Sumber hukum yang mendasari keharusan menempuh jalur ini serta mengisyaratkan adanya suatu lembaga khusus menangani jalur ini terdapat dalam Al Qur’an, As Sunnah dan Ijma’ Ulama. Jika di amati lebih lanjut ketiga sumber hukum islam ini harus lebih diutamakan.

Urgensi Pengaturan Basyarnas dalam Tata Hukum Nasional

Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus memenuhi lima kualitas, yaitu: kepastian, stabilitas, keadilan, pendidikan dan kemampuan SDM di bidang hukum. Kelima fungsi regulasi ini merupakan modal dalam membuat aturan hukum yang efektif dalam membangun objek yang diatur. Paska penerbitan dan perdebatan mengenai materi UU PA tahun 2006, pembicara seputar Basyarnas terlihat mengarah pada tuntutan pengaturan ulang Basyarnas. Pengaturan tentang keberadaan lembaga arbitrase sebagai penyelesai sengketa telah memiliki regulasi yang jelas dan kuat.

8. Kesimpulan

Basyarnas sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki ketidakefektifan kinerjanya dalam banyak hal. Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Keberadaan Basyarnas saat ini dan yang akan datang sangat dibutuhkan aktifitas kerja dan efektifitasnya. Prasangka baik terhadap keberadaan Basyarnas dan perilaku islam yang diterapkan semua pihak dalam bertansaksi ekonomi islam, sejak kelahiran Basyarnas hingga kini, berbagai problem terlihat masih betah menghuni tubuh Basyarnas. Perjuangan terhadap penerapan syariah ala indonesia ke depan harus dilakukan secara menyeluruh.

9.  Referensi
http://www.seekpdf.net/PENYELESAIAN-SENGKETA-EKONOMI-SYARIAH-;-SEBUAH-KEWENANGAN-BARU----.html