ANTI MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ANTI MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Kelas 2EB05
- Ratna Sari (25210672)
- Rizky Nailuvar (26210179)
- Yesi Kurniati (28210624)
- Ahrar Bawazier (29210101)
- Dilla Oetari D (22210016)


1. Judul : PRAKTEK MONOPOLI DALAM PELAYANAN TAKSI BANDARA DI SELURUH INDONESIA

2. Pengarang : Berla Wahyu Pratama

3. Abstrak
Pengelolaan taksi Bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh konsumen. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia, melakukan penelitian terhadap mahalnya ongkos taksi yang harus dibayarkanoleh konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survey terhadap pelaku usaha taksi, koperasi taksi, pengelola wilayah taksi dan konsumen taksi di Batam. Penelitian ini dianalisis melalui pendekatan terhadap Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 dengan analisis ekonomi untuk melihat pengaruh penetapan tarif taksi terhadap surplus produsen dan surplus konsumen.

Penelitian ini menghasilkan suatu indikasi adanya praktek monopoli dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha di Bandara Hang Nadim. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di daerah Batam.

4. Keyword : Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. Pendahuluan
Bandara sebagai badan usaha yang bergerak dibidang jasa, setiap bandara dituntut untuk dapat memberikan jasa pelayanan kepada penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum darat. Salah satunya yaitu penggunaan jasa pelayanan taksi. Seiring dengan semakin murahnya tarif penerbangan di Indonesia, mengakibatkan jumlah penumpang semakin bertambah. Pertambahan ini mengakibatkan jumlah pengguna jasa taksi menuju bandara mengalami peningktan dan ini diikuti adanya peningkatan pengguna jasa anggkutan umum darat.

Setiap armada taksi bandara telah dilengkapi oleh mesin argometer, pada prakteknya sewaktu mengantar penumpang dari bandara, argometer tersebut dimatikan. Tarif taksi biasanya telah ditetapkan oleh koperasi besarnya tergantung dari lokasi trip. Tarif yang diterapkan merugikan penumpang karena besarnya jauh diatas bila argometer digunakan. Namun penumpang sering mengeluh tarif yang tinggi itu tidak diimbangi dengan armada yang layak. Tidak adanya pilihan selain taksi di bandara, penumpang mau tak mau harus menggunakan jasa yang ada meski tarifnya sangat merugikan penumpang karena harus membayar mahal dan juga merugikan kompetitor lain karena pengemudi taksi dari armada lain tidak mendapat kesempatan mengambil penumpang dari bandara.

6. Metodologi
Metode yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.
Analisisnya :Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitann dengan jangkauan tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Pasar yang bersangkutan adalah angkutan penumpang umum jenis taksi

7. Pembahasan
Bandar Udara Internasional di Pulau Batam salah satunya yaitu Bandar Udara Hang Nadim yang diresmikan tahun 2000. Lokasi Bandar Udara kurang lebih 7 km dari pusat kota. Trasportasi dilayani menggunakan taksi dan lain-lain.

Menurut informasi bahwa jasa pelayanan pertaksian di bandara Hang Nadim hanya dilaksanakan oleh Airport Taxi jadi jika ada taksi lain yang akan melaksanakan kegiatan usahanya harus mengganti cat mobil taksinya agar seragam dengan taksi bandara dan disana juga pernah diberlakukan tarif dengan argometer, tetapi di protes oleh para supir taksi dengan alasan jika argometer diberlakukan maka akan mengalami kerugian. Maka pihak otorita Batam tidak dapat memaksakannya.

Pertaksian di Batam masih dimonopoli oleh koperasi karena itu, Dinas Perhubungan Batam mempunyai rencana untuk mengatur angkutan umum, khususnya pertaksian di Batam. Dishub ingin membuka persaingan agar jasa pelayanan transportasi tidak dimonopoli oleh Koperasi Karyawan Otorita Batam.

Koperasi Karyawan Otorita Batam adalah pelaku tunggal pertaksian di Bandara Hang Nadim yang telah memonopoli bandara tersebut yang telah ada dalam waktu yang lama dan menguasai pangsa pasar pertaksian 100% di bandara tersebut. Konsumen juga tidak mempunyai alternatif lain dalam memilih, maka terpaksa menggunakan taksi itu dimana tarifnya yang sangat mahal.

8. Kesimpulan
Berdasarkan review jurnal di atas monopoli memang terjadi di setiap bandar udara, dan banyak para pengguna angkutan jasa seperti taksi yang mengeluh karena tarif angkutnya yang sangat begitu mahal. ini terjadi karena didominasi oleh koperasi karyawan otorita batam yang sudah ada sejak lama, jadi koperasi ini bisa memonopoli pangsa pasar di bandara sehingga tidak ada yang bisa menyainginya.

9.  Referensi
http://www.pdfseeker.net/JURNAL-PERSAINGAN-USAHA-(1/2009).html#

HUKUM DAGANG

Judul: Pengertian hukum dagang
Pengarang: suwiqnyo, Thomas
Institusi: universitas unika atma jaya
Sumber: http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=33603

Nama kelompok        :  Ahrars bawazier 29210101

                                       Dilla detari 22210016

                                       Ratna sari 25210672

                                       Risky nailuvar 26210179

                                       Yesi kurniawati 28210672

Abstrak
Peranan Hukum Dagang pada dewasa ini semakin menjadi penting oleh karena adanya perkembangan yang begitu cepat di Negara kita sebagai akibat adanya program pembangunan.
Di dunia internasional pun hukum dagang juga menjadi sangat penting apalagi pada periode dimana pada era globalisasi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.
pendahuluan
Hukum Dagang adalah merupakan bagian kecil dari seluruh Ilmu Hukum yang ada dan Hukum Dagang sebenarnya juga merupakan bagian dari Hukum Perdata, maka sebelum mempelajari Hukum Dagang sebaiknyalah diketahui lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Hukum, dan pengertian-pengertian mengenai hukum dipelajari di dalam Ilmu Hukum, misalnya di dalam Pengantar Ilmu Hukum.
Oleh karena Hukum Dagang juga sebagai bagian dari Hukum Perdata maka sebaiknyalah sebelum mempelajari Hukum Dagang juga dipelajari lebih dahulu apa itu Hukum Perdata.
Memang menurut sistematik yang ada pada Hukum Perdata maka Hukum Dagang adalah merupakan bagian dari Hukum Perdata yakni Hukum Dagang terletak di dalam Hukum Perikatan. Oleh karena itu pengertian Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
Karena Hukum Dagang merupakan juga Hukum Perikatan, maka untuk mempelajari Hukum Dagang diperlukan juga pengetahuan mengenai Hukum Perikatan, Secara tradisional maka di dalam Hukum Dagang juga terdapat beberapa cabang hukum, misalnya hukum perusahaan, hukum angkutan, hukum jual beli perusahaan, hak milik intelektual, hukum asuransi. Dan masing-masing cabang hukum tersebut juga masih dapat dibedakan lagi. Pada dewasa ini ruang lingkup Hukum Dagang itu sendiri menjadi lebih luas lagi, misalnya dengan adanya PMA dan PMDN, Leasing, Kadin, Perbankan. Pasar Modal dan sebagainya.
Tidak hanya itu pada masa sekarang ini salah satu cabang dari Hukum Dagang, misalnya Hukum Asuransi juga semakin berkembang jenis dan ruang lingkupnya, misalnya adanya Jamsostek. demikian juga di dalam Hukum Surat Berharga sekarang jenis dan ruang lingkupnya menjadi semakin bertambah atau semakin luas, misalnya dengan adanya ATM (kartu plastik) dan sebagainya.
Di lain pihak Hukum Dagang yang ada di Indonesia yang nota bene merupakan warisan kolonial yang tentu saja sudah sangat ketinggalan jaman dengan ada era perdagangan bebas nanti apabila kita tidak seqara melakukan pembenahan-pembenahan tentu saja akan menjadi amat sangat ketinggalan jaman.
Landasan teori
Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana agar supaya Hukum Dagang yang sekarang ada ini dapat dipakai sebagai sarana atau rambu-rambu hukum di bidang perdagangan era abad 21.
Dan tidak hanya itu Hukum Dagang yang digunakan di Indonesia juga merupakan hukum yang berkiblat ke hukum Belanda. Sedangkan pada era globalisasi nanti Hukum Dagang kita akan semakin tinggi frekuensinya untuk bersinggungan dengan hukum lain misalnya hukum negara tetangga dan bahkan juga hukum yang berkiblat kepada hukum Inggris.
Oleh karena itu dalam hal ini kita juga perlu memikirkan bagaimana supaya hukum kita tetap bisa eksis dan wibawa hukum kita tetap dapat dijaga pada masa yang akan datang.
Sebagai contoh misalnya dalam hal sistim pengangkutan kini dikenal sistim pengangkutan Multimoda dan di dalam hal Surat Berharga kini dikenal juga adanya bermacam-macam produk dari dunia perbankan misalnya kartu plastik dan sejenisnya yang kesemuanya tersebut di atas nampaknya pengaturannya belumlah mantap atau barangkali belum ada sama sekali. Apabila kita tidak segera melakukan pengaturan, terhadap hal-hal baru tersebut maka tentu saja pada gilirannya masyarakat yang menjadi korbannya apalagi mengingat bahwa hal-hal tersebut di atas konon berasal dari neqara yang berkiblat hukum kepada hukum Inggris, hal tentu saja akan semakin meruwetkan masalah. Oleh karena itu pembaharuan Hukum Nasional secara total dan dalam tempo yang secepat mungkin harus dilakukan menjadi sangat mutlak, mengingat abad 21 sudah diambang pintu.
.
Sejarah Perkembangan Hukum Dagang di Dunia
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) .
Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan
Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan .
KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.
Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).
Para sarjana tidak satu pun memberikan pengertian tentang perusahaan, pengertian dapat dipahami dari pendapat antara lain :
Menurut Hukum, Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal (dalam arti luas), tenaga kerja, yang dilakukan secara terus – menerus dan terang – terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang – barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Menurut Mahkamah Agung (Hoge Read), perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan, jika secara teratur melakukan perbuatan – perbuatan yang bersangkutpaut dengan perniagaan dan perjanjian.
Menurut Molengraff, mengartikan perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus – menerus, bertindakkeluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan perjanjian – perjanjian perdagangan.
Menurut Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
Pengusaha adalah setiap orang atau badang hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko suatu perusahaan dan juga mewakili secara sah.
Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.
Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
1) Hukum tertulis yang dikofifikasikan :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
2) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).
Antara KUHperdata dengan KUHdagang mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut:
Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata.
Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.
KODIFIKASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG
Kodifikasi hukum perdata yang disebut Burgelijk Wetboek BW. Sedangkan kodifikasi hukum dagang yang disebut Wetboek Vankoophandel WVK. Demikian juga di Indonesia atas dasar azas korkondansi (pasal 131), maka berlakulah BW dan WVK di Indonesia ( Hindia Belanda yang diumumkan dengan publikasi tgl 31 April 1847, 5 1843 23). Di Indonesia pernah berlaku dualisma dalam hukum yakni hukum Eropa dan hukum adat. Inilah yang harus diusahakan menjadi satu kesatuan hukum yang bersifat nasional yakni sistemhukum Indonesia untuk mencapai kesatuan hukum tsb, indonesia membutuhkan waktu yang lama terutama dalam lapangan/ dalam bidang hukum perdata. Dimana sampai sekarang masih berlaku brbagai macam hukum perdata yakni:
1. Hukum perdata bagi warga negara yang mempergunakan KUHPer (BW).
2. Hukum perdata bagi WNI yang mempergunakan hukum adat.
Usakan untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan sangat lambat.
PENGERTIAN PEDAGANG DAN PERBUATAN PERNIAGAAN MENURUT HUKUM
Menurut pasal 2 yang lama KUHD bahwa:
Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari*.
Perbuatan perniagaan menurut pasal 3 yang lama KUHD adalah perbuaan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang* untuk dijual lagi.
Barang menurut hukum adalah barang bergerak, kecuali pasal 3 lama KUHD perbuatan perniagaan juga diatur pada pasal 4 yang memasukkan beberapa perbuatan lain dalam pengertian perbuatan perniagaan antara lain:
1. Perusahaan polisi
2. Perniagaan wesel dan surat
3. Pedagang , Bankir, kasir dan makelar
4. Pembangunan / perbaikan dan perlengkapan kapal untuk keperluan dikapal.
5. Ekspedisi dan pengangkutan* barang.
6. Jual beli perlengkapan dan keperluan kapal
7. Carter mencarter kapal yang merupakan perjanjian tentang perniagaan laut.
8. Perjanjian hubungan kerja dgn nakoda dan anak kapal untuk kepentingan kapal.
9. Perantara atau makelar laut.
10. Perusahaan asuransi.
Menurut pasal yang lama KUHD yang mengatur tentang perbuatan perniagaan yang di singkat sbb, Perbuatan* yang timbul dari kewajibanm* menjalankan kapal untuk melayani laut yang berasal dari kapal karang/ kapal terdampar, juga penemuan barang* di laut, pembuangan barang* di laut, semuanya termasuk dalam golongan perbuatan perniagaan.

PENUTUP
Kesimpulan
Hukum Dagang yang digunakan di Indonesia juga merupakan hukum yang berkiblat ke hukum Belanda. Sedangkan pada era globalisasi nanti Hukum Dagang kita akan semakin tinggi frekuensinya untuk bersinggungan dengan hukum lain misalnya hukum negara tetangga dan bahkan juga hukum yang berkiblat kepada hukum Inggris
Referensi :
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/hukum-dagang-4/
http://yasmineszone.blogspot.com/2011/02/hubungan-hukum-perdata-dengan-hukum.html
http://anton442.tripod.com/KARYA_2.htm

perlindunan konsumen

Nama kelompok        :  Ahrars bawazier 29210101

                                       Dilla detari 22210016

                                       Ratna sari 25210672

                                       Risky nailuvar 26210179

                                       Yesi kurniawati 28210672

Judul: perlindungan konsumen di Indonesia

Pengarang: janus sidabalok

 

Gambaran:  “  Perlindungan Konsumen “.

Didalam pembuatan pembahasan ini, kami berusaha menguraikan dan menjelaskan tentang perlindungan terhadap konsumen. yang menjadikelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

 Perlindungan konsumen

adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh parakonsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat inikonsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yangdianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.Beberapa contohnya adalah :

•

Makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteriyang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

•

Masih ditemukan ikan yang mengandung formalin dan boraks, seperti kita ketahui bahwakedua jenis cairan kimia ini sangat berbahaya jika dikontaminasikan dengan bahan makanan,ditambah lagi jika bahan makanan yang sudah terkontaminasi dengan formalin dan borakstersebut dikonsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen makakemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapatmemperpendek usia hidup atau menyebabkan kematian.

•

Daging sisa atau bekas dari hotel dan restoran yang diolah kembali, beberapa waktu lalu public digemparkan dengan isu mengenai daging bekas hotel dan restoran yang diolahkembali atau dikenal dengan sebutan daging limbah atau daging sampah. Mendengar namanya saja kita akan merasa jijik dan seakan-akan tidak percaya pada hal tersebut, namunfakta menyebutkan bahwa dikawasan cengkareng, Jakarta Barat telah ditemukan sertaditangkap seorang pelaku pengolahan daging sampah. Dalam pengakuannya pelakumenjelaskan tahapan-tahapan yang ia lakukan, yaitu ; Limbah daging dibersihkan lalu dicucidengan cairan formalin, selanjutnya diberi pewarna tekstil dan daging digoreng kembalisebelum dijual dalam berbagai bentuk seperti sup, daging empal dan bakso sapi. Dan halyang lebih mengejutkan lagi adalah pelaku mengaku bahwa praktik tersebut sudah ia jalaniselama 5 (lima) tahun lebih.

•

Produk susu China yang mengandung melamin. Berita yang sempat menghebohkan publik China dan juga Indonesia adalah ditemukannya kandungan melamin di dalam produk- produk susu buatan China. Zat melamin itu sendiri merupakan zat yang biasa digunakandalam pembuatan perabotan rumah tangga atau plastik. Namun jika zat melamin inidicampurkan dengan susu maka secara otomatis akan meningkatkan kandungan protein padasusu. Walaupun demikian, hal ini bukan menguntungkan para konsumen justru sebaliknyahal ini sangat merugikan konsumen. Kandungan melamin yang ada pada susu inimenimbulkan efek samping yang sangat berbahaya. Faktanya banyak bayi yang mengalami penyakit-penyaktit tidak lazim seperti, gagal ginjal, bahkan tidak sedikit dari mereka yangmeninggal dunia.Dari keempat contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain konsumen harus membayar dalam jumlah atau harga yang bolehdikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen juga harus menanggung resiko besar yangmembahayakan kesehatan dan jiwanya hal yang memprihatinkan adalah peningkatan harga yangterus menerus terjadi tidak dilandasi dengan peningkatan kualitas atau mutu produk.Hal-hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Pemerintahserta badan-badan hukum seperti Dinas kesehatan, satuan Polisi Pamong Praja, serta dinasPerdagangan dan Perindustrian setempat. Eksistensi konsumen tidak sepenuhnya dihargai karenatujuan utama dari penjual adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jangka pendek bukan untuk jangka panjang.Oleh karena itu, kami menyusun makalah ini yang berisi tentang Perlindungankonsumen. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih lanjut serta membuat solusi yangmungkin akan berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa/I dimasa yang akan datang.

Landasan teori: 

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian dan Azas Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasankebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yakni Pertama, Undang-Undang Dasar 1945,sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunannasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunannasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampumenumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakatIndonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi dan kemajuanteknologi telah membawa pengaruh kepada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perindustian dan perdagangan yang menghasilkan barang jasa dalam pemenuhankebutuhan hidup. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi pelaku usaha khususnyakonsumen karena semakin terbuka peluang untuk mendapatkan barang atau jasa dengan hargayang kompetitif. Namun di sisi lain ternyata juga menimbulkan pengaruh negative karenamengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraupkeuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif apabila telahdipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen,meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif  pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian di dalam UU Perlindungan

 

Konsumen pun, diatur tentang pelarangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.Semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembangadalah hal yang tak dapat dielakkan. Seringkali dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumenakibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan ada yangmembahayakan. Karenanya, adanya jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat sertakepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar menjadiurgen.Masih segar di ingatan, hebohnya kasus formalin pada makanan, ditariknya produk  pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanandan keselamatan konsumen. Juga kasus minuman isotonik yang mengandung zat pengawet berbahaya yang disinyalir oleh Lembaga Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet (KOMBET)yang di supervisi oleh LP3ES Jakarta di tahun-tahun lalu ketika meneliti sejumlah produk minuman isotonik, hasilnya menginformasikan bahwa sejumlah minuman isotonik mengandungzat pengawet berbahaya yakni natrium benzoat dan kalium sorbet yang bisa menyebabkan penyakit yang dalam ilmu kedokteran disebut Systemic Lupus Erythematosus (SLE), yaitu penyakit nan mematikan yang dapat menyerang seluruh tubuh atau sistem internal manusiaketika antibodi yang seharusnya melindungi tubuh manusia malah menggerogoti manusia itusendiri. Sekarang heboh jamu berbahaya, kosmetik berbahaya, makanan-minuman mengandungsusu produk RRC yang berbahaya, beras mengandung bahan pengawet berbahaya danseterusnya. Apa yang salah, sehingga kejadian seperti selalu berulang, ke manakah peran pengawasan dari instansi-instansi yang berwenang mengeluarkan izin produksi, izin berlaku dan beredarnya suatu produk? Sebuah tanda tanya besar. Jelas konsumen lagi-lagi menjadi korban.Berdasarkan pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa azas PerlindunganKonsumen adalah:1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungankonsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal danmemberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya danmelaksanakan kewajibannya secara adil,

 

3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelakuusaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dankeselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barangdan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum danmemperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negaramenjamin kepastian hukum.Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumenakan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasanhukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatuntuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen.Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usahayang pada prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimalmungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingankonsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2 Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

 Hak-hak konsumen telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, Namun,memang pada realitanya, terkadang konsumen seringkali berada pada posisi yang kurangmenguntungkan dan daya tawarnya lemah. Ini karena mereka belum memahami hak-hak merekadan terkadang sudah menganggap itu persoalan biasa saja. Untuk itu mesti di bangun gerakansecara massif antar elemen masyarakat yang care terhadap advokasi kepentingan konsumensehingga hak-hak konsumen dapat diperjuangkan.Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebutsesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasayang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Untuk itu, konsumen pun perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Sosialisasi perlindungankonsumen mesti di lakukan terutama untuk strata sosial menengah ke bawah, dengan asumsi bahwa untuk konsumen dari strata menengah ke bawah inilah yang lebih rentan terhadapmasalah-masalah yang memerlukan perlindungan konsumen akibat ketidakpahaman mereka.Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggiterhadap konsumen (wise consumerism). Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaankonsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

 

Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya pelaku usaha juga mempunyai beberapahak dan kewajiban seperti berikut:Hak pelaku usaha adalah :a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dannilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketakonsumen;d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumentidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Kewajiban pelaku usaha adalah :a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkanketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangdiperdagangkan;f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberikompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lembaga Pengawasan

Dalam hal ini, peran lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi penting, peran-peran ini diakui oleh pemerintah. Lembaga perlindungan konsumen yang secaraswadaya didirikan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen berperan untuk menyebarkaninformasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yangmemerlukannya, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.Sedangkan Lembaga Pengawasan dalam peranannya dapat dinilai sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsimasyarakat yaitu yang ada pada badan BPOM dan departemen terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan dan peredaran suatu produk. Mestinya pihak-pihak ini teliti sebelummengeluarkan izin terhadap suatu produk, jangan sampai di ‘kibuli’ pengusaha, yang akhirnyarakyat dirugikan oleh hadirnya produk yang membahayakan. Padahal seperti kasus formalin,HIT dan juga minuman isotonik misalnya, ini kan kasus yang sebenarnya sudah lama diketahui,namun ketika media ramai-ramai mengangkatnya, barulah mereka bergerak. Untuk konteksdaerah, BPOM dan dinas-dinas terkait juga selalu reaktif dalam menanggapi persoalan.Seharusnya mereka lebih proaktif dan antisipatif, bukan menunggu telah muncul kasus ke permukaan akibat keluhan konsumen baru mereka bertindak. Kemudian, problem pembinaanterhadap pelaku usaha juga mesti diperhatikan agar tumbuh kesadaran mereka untuk tidak memproduksi produk-produk yang tidak berkualitas dan menjualnya kepada konsumen. Lebihlanjut, penindakan secara hukum mesti tegas agar tidak menjadi preseden buruk dan kejadiannya berulang.

BAB III

PENUTUP: 3.1 Kesimpulan terhadap Perlindungan Konsumen

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif apabila telahdipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen,meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif  pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Factor utama yang menjadikelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Kesimpulan dan saran : 1. Pemenuhan hak-hak konsumen sebagai salah satu pelaku usaha sehingga terciptakenyamanan dalam transaksi perdagangan2. Mempertegas tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undangsehingga tidak merugikan konsumen3. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumenyang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannyakewajiban konsumen dan pelaku usaha.4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Referensi:

Buku: hukum perlindungan

Yusuf Sofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. CitraAditya Bakti, BandungSudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung’’http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumenhttp://www.pemantauperadilan.com/delik/16-PERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen